uu kependudukan. 1955 No. uu kependudukan

Istilah yang ada dan dikenal didalam UU Administrasi Kependudukan tersebut adalah Surat Keterangan Pindah. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. CATATAN: Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. Kependudukan dan Catatan Sipil Bidang Hukum: Hukum Umum Bahasa: Indonesia TEU Badan. Mengubah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 Tentang. Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 122 kali. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. Prinsip . 000. pdf. Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen (SKSKPNP) dan. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. Usia dewasa menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan ↗ diatur melalui ketentuan Pasal 63 ayat (1): ” Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP “. F-1. Pemerintah Pusat. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”), antara lain dikatakan. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia. UU No. Peraturan Perundang-undangan. 9. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 95 Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)Dalam UU No. 24/2013, terdapat 31 elemen jenis Data Pribadi (dalam diktum UU Adminduk pasal 58); mulai dari nomor KK, NIK, Nama, Alamat, dst. Data Cadangan adalah database kependudukan yang disalin ke dalam media. com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Kebijakan kependudukan dan program KB harus berdasarkan atas sukarela, tidak ada pemaksaan-pemaksaan utamanya terhadap perempuan,. Chrismanuel pasamboan. UU 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok. Perpres 23 tahun 2023 tentang. 1. 10. Hal itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP yang telah resmi disahkan. Mereka juga harus menyerahkan dokumen yang diperlukan seperti bukti tempat tinggal, kartu identitas, paspor atau akta kelahiran untuk. (2) Mobilitas penduduk atas fasilitas pemerintah daerah dapat dilaksanakan melalui kerja sama. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk. Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 9, LN. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini dituangkan dalam sebuah. Memang perlu disebutkan MA menilai ketentuan di pasal UU Kependudukan itu bertentangan secara hukum dengan Pasal 2 UU Perkawinan, tetapi faktanya ketentuan dalam Pasal 35 UU Kependudukan. Salah satunya penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) yang akan diintegrasikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak . Bahasa Indonesia. . Judul. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan. pdf. Download: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 PDF. LARANGAN PEMUNGUTAN BIAYA PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Berdasarkan UU No 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan pasal 79A menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan DokumenKependudukan tidak dipungut biaya. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN Status. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. 3. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan: ” Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 29 Desember 2006: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO:. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran. Lazimnya, jumlah penduduk. 812, LL SETNEG : 5 HLM. 2. Preview. 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. pdf. SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dengan Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Katalog Produk. (Dody Firmanda) by dodyfirmanda in Types > Government & Politics. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan. NIK KTP Bisa Jadi NPWP, Ini Penjelasannya. Menyatakan Pasal 7 ayat. Permendagri 73 Tahun 2022 telah dirilis oleh pemerintah terkait pencatatan nama seseorang di Dokumen Kependudukan, seperti KTP dan KK. 52 Tahun 2009. Pasal 79A berbunyi, “Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menciptakan instrumen yang mengikat secara hukum yang mengatur interaksi antara pemerintah. Sementara itu, mengutip buku Geografi Membuka Cakrawala. Untuk Nanti. Data. PERMENDAGRI No. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Tinjauan Umum Tentang Kependudukan Penduduk adalah mereka yang menjadi penghuni dari suatu negara. bicara. Menurut Budi, penonaktifan NIK itu sesuai UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan. Pasca-keberlakuan undang-undang ini, berbagai putusan pengadilan negeri menunjukkan sikap hakim yang berkesimpulan bahwa terdapat kekosongan hukum untuk perkawinan beda agama karena Pasal 2 Ayat. Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam; Kumpulan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum Adminstrasi. . Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,. WNI. Kehakiman). Pemerintah Pusat . 2013 Asas : 1. Perbedaan Hak dan Kewajiban antara Penduduk dan Bukan Penduduk. Preview. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Administrasi Kependudukan dalam UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasileya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. UU 16 tahun 2023 tentang Landas Kontinen. Regulasi Nasional. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Ke-WN Tunggal 4. setneg. Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi kependudukan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3), Pasal 30, Pasal 61, Pasal 64 ayat (4), Pasal 72, dan Pasal 77 ayat (2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Tipe Dokumen. STATUS PERATURAN. Bagi Penduduk yang belum terekam data keluarga dan data anggota keluarga ke dalam Pusat Bank Data Kependudukan Nasional. 2. 1. KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN Status. 16 Tahun 2004; UU No. Kependudukan; Mengingat : 1. Kata dia, hal itu tertuang dalam Undang-Undang. Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (penjelasan pasal 58 ayat 3 UU No. Ke-WN Ganda Terbatas Kontens : 1. 24 tahun 2013 pasal 79 A bahwa Pengurusan dan Penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Ilmu Kependudukan dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang lebih luas dari pada demografi. Peraturan Pemerintah No. Didownload 760. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 UUD Negara RI 1945 dapat diketahui: (1) penduduk negara Indonesia terdiri dari warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat kedudukan di Indonesia, (2) warga negara Indonesia. Menilisik UU Adminduk No. 16. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;----- B. mobilitas penduduk antarkabupaten/kota antarprovinsi. JawaPos. 23 Tahun 2006 (UU tentang Administrasi Kependudukan); UU No. GP ADITYA PRAWIRA NEGARA. tanggal entri. Dalam aturan yang diteken pada 21 April lalu itu ditegaskan bahwa penulisan nama pada dokumen kependudukan. Masuk. Yang dimaksud dengan pengguna antara lain lembaga negara, kementerian /lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau badan hukum Indonesia. Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status. 23 Tahun 2006 dan Perpres No. memberikan keterangan atas laporan Peristi Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepenting penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lemba peradilan; dan d. Dalam Undang-Undang ini yang diinaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi. 12. Sejumlah penghayat kepercayaan mendalilkan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum. Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan. Pasal 35 huruf a UUUndang-undang (UU) NO. PUTUSAN Nomor 97/PUU-XIV/2016. Didownload 21. Pemerintah secara resmi akan mengintegrasikan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) yang ada di KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ). Kependudukan dan Perkawinan-Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur-Kebijakan Pemerintah. 000. Pembatasan tersebut dapat menghalangi perempuan dan anak perempuan. Awalnya disebutkan bahwa NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. 01 Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI. Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,. Pasal 16B (1) Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2), dapat dilakukan atas kemauan sendiri, fasilitas Pemerintah, dan/atau fasilitas pemerintah daerah. 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ; PERMENDAGRI No. . Perwakilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 (UU/2006/23) (2006) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 23/2002 tentang Perlindungan Anak 4. Sanksi. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Indonesia diterapkan untuk melindungi penduduk Indonesia dari emigrasi paksa, kondisi tidak sehat dan perekrutan paksa, serta untuk melindungi hak-hak penduduk lokal. Mengingat : 1. Indonesia, Kementerian. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (penjelasan pasal 58 ayat 3 UU No. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA. 12. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Ketentuan-ketentuan dasar terkait dengan warga negara Republik Indonesia telah diatur di dalam UUD Negara RI 1945. Selama ini pembuatan akte kelahiran diatur dalam UU No. Penerapan teknologi e-KTP merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah dalam menunjang sistem operasional dan hal ini sesuai dengan amanat U ndang-U ndang No. Oleh: Sri Lestasi Pujiastuti, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Sebuah lompatan besar dalam Reformasi Perpajakan baru saja terjadi. 5080, LL SETNEG : 36 HLM Undang-undang (UU) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ABSTRAK:Terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Dokumen Identitas Lainnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah – PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang. 10 Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan. 2019. Dasar Hukum Penerapan NIK. UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan . 451 kali. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang No. Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui Jakarta - Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia UU No. Berikut informasinya. 2013. Rinciannya, dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera & Undang undang terkait lainnya. .