undang undang nomor 19 tahun 2003. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usahan Milik Negara. undang undang nomor 19 tahun 2003

Size of this JPG preview of this PDF file: 364 × 600 pixels. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Perundang-undangan. Sesuai Permen Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian. UU No. undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. 1. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 45 TLN NO. : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Urnum (PERUM),. Pasal 19 (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400); 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang. NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Riwayat. Yang memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Undang-undang (UU) No. Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal. Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang. undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2004. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. Secara lebih rinci, undang-undang ini juga mengatur terkait prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang berlaku secara nasional,. Kendati demikian, revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masuk daftar Prolegnas Prioritas,. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara. NOMOR 19 TAHUN 2003. Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara English: Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003. 2] 1. Ini adalah Konsolidasi Undang-Undang dari: Naskah asli: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003; Uji Materi yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi; dan. 4265, LL SETNEG : 10 HLM. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai satu sistem;Buku ini merupakan himpunan dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meliputi : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, peraturan pemerintahan republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang cara privatisasi perusahaan perseroan (persero). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013. Mencabut Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, maka: Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN) memuat pengaturan terkait Privatisasi yang meliputi maksud, tujuan, tata cara, kriteria BUMN yang bisa atau tidak bisa diprivatisasi, serta mengatur terkait peraturan teknis lainnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara. Ditetapkan: 13 Agustus 2004. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a. dalam Pasal 55 Ayat 4 Undang-Undang Sisdiknas telah menghilangkan atau. 149, TLN NO. UMUM Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Abstrak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan rumusan, bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dan pengusaha yang memuat unsur pekerjaan. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. PENJELASAN. id April 13, 2023 Pasal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. 133, TLN NO. Menimbang: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubahUndang-Undang nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. 21, LN. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan. Cukup jelas Pasal 39. TENTANG. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (berlaku 29 Maret 1971) • Pasal 1 ayat (1) sub a terdapat unsur “langsung. 19. BADAN USAHA MILIK NEGARA . 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Tipe Dokumen. 22 Oktober 2002. 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang. Katalog Produk. Pembaruan sistem pendidikan meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola perintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara. Pendidikan kejuruan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, THE REPUBLIC OF INDONESIA, a. Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Bentuk. Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Indonesia, Pemerintah Pusat. Persero adalah salah satu jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN : Menetapkan:Undang-Undang – 25 TAHUN 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan. Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore For The Extradition of Fugitives) Dokumen :. KETENTUAN PENUTUP. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2003. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 166] dan UU No. bertanggung jawab” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “. Mengingat : 1. BUMN dapat pula berupa perusahaan niraba yang bertujuan untuk menyediakan barang. Produk Hukum. 4272, LL SETNEG : 12 HLM. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,KETENTUAN PENUTUP. Mengingat : 1. Selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, masih ada 5 lagi undang-undang yang mengatur hal serupa, yaitu: Demikian ulasan singkat yang membahas dan menerangkan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara adalah Undang-Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakanUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. Reformasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran c. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. See Full PDF Download PDF. Bisnis. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (19) yang berbununyi: kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran. 1, LN. U. “Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta. Badan/Pengarang: Indonesia. bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nomor. Pada saat berlakunya undang-undang ini : Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian UangUU No. UMUM. Bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelakukegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; b. Pemerintah. Undang-undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada pokoknya mengatur tentang Persero; Perum; Penggabungan, Peleburan,. juga tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kegiatan usaha yang masih. Menimbang: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. 2, LN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1; 2. 17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menimbang: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 8. Indonesia, Pemerintah Pusat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN diklasifikasikan dalam tiga badan usaha, yakni:60 a. Judul. Judul. U. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. AD Premier 9th floor, Jl. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. c. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem. 14. Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 19. Pemrakarsa Terjemah Resmi. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 19: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. (2003). Persero adalah jenis BUMN yang seluruh atau mayoritas sahamnya dikuasai pemerintah minimal 51 persen,. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti. 20 Tahun 2003 Pasal 1 adalah salah satu undang-undang penting di Indonesia yang membahas tentang Sistem Pendidikan Nasional. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008. Judul. 18 Tahun 2003). Undang-undang (UU) NO. DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI. 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 10. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949; b. Selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, masih ada 5 lagi undang-undang yang mengatur hal serupa, yaitu: Demikian ulasan singkat yang membahas dan menerangkan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara adalah. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2003. Profil. No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2003. Regulatory Compliance System Document Management System Izin Usaha Konsultasi Hukum Pembuatan Dokumen. 19. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Download: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 PDF. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; b. Mencabut Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, maka: Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2003. pdf/1. 4264, LL SETNEG : 14 HLM. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak. Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Untuk melihat versi terkini dari Undang-Undang, lihat halaman Konsolidasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah mencabut Undang-Undang. Naskah Akademik (Penyusunan) DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara DPR Komisi VI: 56 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan DPR 57 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Diunduh dari. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003), Kekayaan Negara yang dipisahkan berdasarkan Pasal 1 angka (10) Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero. ID – Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini ditetapkan dengan.